Menurut Gembong, Pemprov DKI melanggar aturan dengan menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D. Penerbitan IMB itu tak punya dasar hukum.

Seharusnya, RTRW Jakarta mengacu pada RTRW Jabodetabek.

“Menurut saya, yang sudah telanjur beli, lebih baik membatalkan pembeliannya itu."

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono diperiksa selama empat jam.

Perahu tak bisa mendekat lantaran dijaga oleh para petugas keamanan. Sesekali, pihak keamanan tampak mencoba mengarahkan perahu untuk menjauh dari pulau reklamasi. Para petugas keamanan itu menggunakan kapal cepat (speed boat).