Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pukat Ugm

Pukat Hormati Keinginan Salah Satu Eks Pegawai KPK yang Ingin Dirikan Parpol
Pukat Hormati Keinginan Salah Satu Eks Pegawai KPK yang Ingin Dirikan Parpol
Zaenur berharap, agar parpol yang nantinya dibentuk oleh eks pegawai KPK dapat merancang sistem integritas sejak awal.
Nasional
Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah
Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah
Kepercayaan publik terhadap KPK tahun ini terendah dalam lima tahun terakhir. Tindakan insan KPK disinyalir menjadi penyebabnya.
Nasional
Pukat Kritik MA Gunakan Personel Militer: Kesannya  'Tak Mau Diganggu'
Pukat Kritik MA Gunakan Personel Militer: Kesannya 'Tak Mau Diganggu'
Pukat menilai, kebijakan yang diambil di tengah penyidikan kasus suap hakim agung itu dinilai kurang tepat.
Nasional
Pimpinan MA Didesak Mundur Usai Dua Hakim Agung dan Pegawai Jadi Tersangka
Pimpinan MA Didesak Mundur Usai Dua Hakim Agung dan Pegawai Jadi Tersangka
Menurut Zaenur, kasus suap yang menjerat hakim agung di lembaga peradilan telah bersifat sistemik. Ia pun mengibaratkan hal ini layaknya sakit kronis.
Nasional
Pengamat: Suap Hakim Agung di MA Sistemik, Tak Bisa Disebut Oknum
Pengamat: Suap Hakim Agung di MA Sistemik, Tak Bisa Disebut Oknum
Peneliti Pukat UGM sebut kasus jual beli atau suap di MA sudah sistemik sehingga tidak bisa disebut hanya melibatkan oknum
Nasional

All News

Firli Diminta Usut Tuntas Kasus 'Kardus Durian' jika Memang Punya Bukti, Bukan Sampaikan Pernyataan Politis

Firli Diminta Usut Tuntas Kasus 'Kardus Durian' jika Memang Punya Bukti, Bukan Sampaikan Pernyataan Politis

Nasional
Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Perdagangan Pengaruh Diusulkan Masuk Kategori Pidana agar Pengurus Parpol Bisa Dijerat

Perdagangan Pengaruh Diusulkan Masuk Kategori Pidana agar Pengurus Parpol Bisa Dijerat

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Presiden Diminta Pilih Pansel Capim KPK yang Tak Punya Konflik Kepentingan Saat Cari Pengganti Lili Pintauli

Presiden Diminta Pilih Pansel Capim KPK yang Tak Punya Konflik Kepentingan Saat Cari Pengganti Lili Pintauli

Nasional
Pukat UGM Duga Lili Pintauli Mengundurkan Diri setelah Merasa Terpojok

Pukat UGM Duga Lili Pintauli Mengundurkan Diri setelah Merasa Terpojok

Nasional
Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Langkah Polri Bentuk Komisi PK Putusan Etik AKBP Brotoseno Diapresiasi

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Napoleon Bonaparte Masih Berstatus Polisi Aktif, Pukat UGM: Sangat Tidak Layak

Napoleon Bonaparte Masih Berstatus Polisi Aktif, Pukat UGM: Sangat Tidak Layak

Nasional
Pukat UGM Sebut Kasus Tambang Emas Ilegal Briptu HSB Merupakan Fenomena Gunung Es

Pukat UGM Sebut Kasus Tambang Emas Ilegal Briptu HSB Merupakan Fenomena Gunung Es

Nasional
Bupati Bogor Kena OTT, Pukat UGM: Jelang Hari Raya Rawan Suap

Bupati Bogor Kena OTT, Pukat UGM: Jelang Hari Raya Rawan Suap

Nasional
Pukat UGM Desak Kejagung Juga Jerat Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau, Tidak Hanya Oknumnya

Pukat UGM Desak Kejagung Juga Jerat Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau, Tidak Hanya Oknumnya

Nasional
Pukat UGM Nilai Pelanggaran Etik Lili Pintauli Telah Rugikan Negara

Pukat UGM Nilai Pelanggaran Etik Lili Pintauli Telah Rugikan Negara

Nasional
Pukat UGM Nilai Lili Pintauli Siregar Sudah Tak Layak Jadi Pimpinan KPK

Pukat UGM Nilai Lili Pintauli Siregar Sudah Tak Layak Jadi Pimpinan KPK

Nasional
Pengamat Nilai Korupsi Dana PEN Daerah Karena Minimnya Transparansi

Pengamat Nilai Korupsi Dana PEN Daerah Karena Minimnya Transparansi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads