Sumarno juga mengatakan, Ketua Bawaslu DKI, menerbitkan rekomendasi lanjutan. Secara eksplisit, Bawaslu DKI menyebutkan, 15 TPS ditemukan pelanggaran sehingga harus PSU. Namun, pada 2 TPS di DKI Jakarta, tidak terbukti ada pelanggaran.
KPU memastikan, jadwal pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah di Indonesia tidak akan mengganggu jadwal penetapan dan pengumuman caleg pemenang pemilu dan pelaksanaan pemilu presiden.
Indonesia Property Watch meminta kepada Pemerintah untuk segera mengkonversi dana bantuan Prasarana Sarana Umum rumah bersubsidi menjadi dana bantuan uang muka yang langsung diberikan kepada konsumen.