Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pshk

Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011
Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011
Perlu diatur kembali sinkronisasi antara lembaga di tingkat pusat dengan daerah, supaya perencanaan regulasinya tak saling berbenturan.
Nasional
Ketua KPU Disanksi Langgar Kode Etik, PSHK: Sudah Selayaknya Mundur
Ketua KPU Disanksi Langgar Kode Etik, PSHK: Sudah Selayaknya Mundur
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah selayaknya mundur setelah disanksi DKPP akibat melanggar kode etik.
Nasional
PSHK Desak Guntur Hamzah Mundur demi Jaga Marwah MK
PSHK Desak Guntur Hamzah Mundur demi Jaga Marwah MK
"Pengunduran diri ini penting untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi agar tetap mendapat kepercayaan dari publik," katanya.
Nasional
PSHK: Pemilu Harus Dilaksanakan 5 Tahun Sekali, Tidak Bisa Ditawar
PSHK: Pemilu Harus Dilaksanakan 5 Tahun Sekali, Tidak Bisa Ditawar
Muhammad Nur menyatakan, kepastian penyelenggaraan pemilu setiap 5 tahun sekali diatur dalam UUD 1945.
Nasional
Kades Usulkan Masa Jabatan 9 Tahun Dinilai Tak Paham Demokrasi
Kades Usulkan Masa Jabatan 9 Tahun Dinilai Tak Paham Demokrasi
Kepala desa (kades) yang mengsulkan masa jabatan 9 tahun dinilai kurang memahami makna demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Nasional

All News

Jokowi Diminta Benahi Pemerintahan Desa Ketimbang Ladeni Wacana Kades 9 Tahun

Jokowi Diminta Benahi Pemerintahan Desa Ketimbang Ladeni Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun, Dalih Dinamika Pilkades Jelang Pemilu 2024 Dipertanyakan

Wacana Kades 9 Tahun, Dalih Dinamika Pilkades Jelang Pemilu 2024 Dipertanyakan

Nasional
Jokowi Diminta Tolak Usul Kades 9 Tahun, PSHK Ingatkan Pembatasan Kekuasaan

Jokowi Diminta Tolak Usul Kades 9 Tahun, PSHK Ingatkan Pembatasan Kekuasaan

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Berharap 3

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja

Nasional
DPR Didesak Tetap Atur Pemerkosaan di RUU TPKS

DPR Didesak Tetap Atur Pemerkosaan di RUU TPKS

Nasional
PSHK: Alasan Darurat Tak Serta-merta Bisa Jadi Alasan Tunda Pemilu

PSHK: Alasan Darurat Tak Serta-merta Bisa Jadi Alasan Tunda Pemilu

Nasional
PSHK: Penundaan Pemilu adalah Pengkhianatan terhadap Demokrasi

PSHK: Penundaan Pemilu adalah Pengkhianatan terhadap Demokrasi

Nasional
RUU Kejaksaan, PSHK Usul Jaksa Agung Dipilih Lewat Tim Independen

RUU Kejaksaan, PSHK Usul Jaksa Agung Dipilih Lewat Tim Independen

Nasional
PSHK Nilai DPR dan Pemerintah Semestinya Tak Tambah Beban Prolegnas Prioritas 2021

PSHK Nilai DPR dan Pemerintah Semestinya Tak Tambah Beban Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

PSHK Sebut Vaksinasi Berbayar Hanya Akan Untungkan Masyarakat Golongan Menengah ke Atas

Nasional
Parlemen Diminta Hentikan Rencana Amendemen Konstitusi di Tengah Pandemi

Parlemen Diminta Hentikan Rencana Amendemen Konstitusi di Tengah Pandemi

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads