Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pshk

Ini Saran PSHK Usai Jokowi Marahi Menterinya...
Ini Saran PSHK Usai Jokowi Marahi Menterinya...
Penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan para menteri Presiden Jokowi dinilai banyak terhambat regulasi, sehingga menjadi lambat.
Nasional
Susun Omnibus Law, Pemerintah dan Legislator Diminta Libatkan Publik
Susun Omnibus Law, Pemerintah dan Legislator Diminta Libatkan Publik
PSHK mendorong pemerintah dan legislator untuk melibatkan masyarakat luas dalam pembentukan undang-undang omnibus law.
Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan Cermat dan Hati-hati soal
Pemerintah dan DPR Diingatkan Cermat dan Hati-hati soal "Omnibus Law"
"Pendekatan omnibus law yang ditempuh oleh pemerintah saat ini harus dicermati dengan sangat hati-hati,"
Nasional
Sebelum Rancang Omnibus Law, Jokowi Diminta Perhatikan 5 Hal Ini
Sebelum Rancang Omnibus Law, Jokowi Diminta Perhatikan 5 Hal Ini
"Pertama dan paling utama, DPR bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya," kata Sholikin.
Nasional
Tanpa Perbaikan Birokrasi, Ide Omnibus Law Jokowi Dinilai Tak Efektif
Tanpa Perbaikan Birokrasi, Ide Omnibus Law Jokowi Dinilai Tak Efektif
"Menghilangkan ego sektoral harus dilakukan di dalam satu rangkaian reformasi birokrasi," ujar Solikhin.
Nasional

All News

Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011

Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011

Nasional
DPR 2014-2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat

DPR 2014-2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat

Nasional
PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi

PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi

Nasional
Jokowi Didorong Bentuk Badan Khusus Benahi Regulasi yang Tumpang Tindih

Jokowi Didorong Bentuk Badan Khusus Benahi Regulasi yang Tumpang Tindih

Nasional

"Buzzer" Dinilai Berisiko Membangun Perdebatan yang Tidak Produktif

Nasional
Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPR

Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPR

Nasional
DPR Diminta Tak Loloskan Lima Calon Hakim MK

DPR Diminta Tak Loloskan Lima Calon Hakim MK

Nasional
PSHK: Persoalan RKUHP Tak Sebatas Delik Korupsi

PSHK: Persoalan RKUHP Tak Sebatas Delik Korupsi

Nasional
PSHK: Konsep Pemidanaan dalam RKUHP Berpotensi Bebani Anggaran

PSHK: Konsep Pemidanaan dalam RKUHP Berpotensi Bebani Anggaran

Nasional
PSHK: Pengembalian Uang Korupsi Tak Bisa Hilangkan Pidana

PSHK: Pengembalian Uang Korupsi Tak Bisa Hilangkan Pidana

Nasional
Batalkan Aturan Penelitian, Mendagri Diminta Terbitkan Permendagri Baru

Batalkan Aturan Penelitian, Mendagri Diminta Terbitkan Permendagri Baru

Nasional
Soal Setya Novanto, PSHK Desak MKD DPR Bersikap

Soal Setya Novanto, PSHK Desak MKD DPR Bersikap

Nasional
PSHK Usul Presiden Libatkan Publik dalam Pemilihan Jaksa Agung

PSHK Usul Presiden Libatkan Publik dalam Pemilihan Jaksa Agung

Nasional
PSHK: Kinerja Komnas HAM Minim Inovasi Tuntaskan Kasus Masa Lalu

PSHK: Kinerja Komnas HAM Minim Inovasi Tuntaskan Kasus Masa Lalu

Nasional
PSHK: Secara Konsep, DPD Harus Dipilih oleh Masyarakat yang Diwakilinya

PSHK: Secara Konsep, DPD Harus Dipilih oleh Masyarakat yang Diwakilinya

Nasional
PSHK: Pemerintah Perlu Buat Regulasi Khusus Taksi

PSHK: Pemerintah Perlu Buat Regulasi Khusus Taksi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads