Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pshk

Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011
Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011
Perlu diatur kembali sinkronisasi antara lembaga di tingkat pusat dengan daerah, supaya perencanaan regulasinya tak saling berbenturan.
Nasional
Argumen JPU Tuntut Ringan Penyerang Novel Dinilai Hina Akal Sehat
Argumen JPU Tuntut Ringan Penyerang Novel Dinilai Hina Akal Sehat
Giri mengatakan, kesengajaan seharusnya dibuktikan dengan unsur mengetahui dan menghendaki.
Nasional
Selain Abaikan Tuntutan Jaksa, Hakim Diminta Vonis Berat Penyerang Novel
Selain Abaikan Tuntutan Jaksa, Hakim Diminta Vonis Berat Penyerang Novel
Majelis hakim dinilai mempunyai kebebasan untuk menilai fakta hukum yang tersaji dari persidangan berdasarkan dakwaan.
Nasional
Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan
Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan "New Normal"
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK, Fajri Nursyamsi, menilai saat ini penanganan dan pencegahan Covid-19 belum mencapai kondisi yang baik.
Nasional
Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, DPR Dinilai Abaikan Partisipasi Masyarakat
Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, DPR Dinilai Abaikan Partisipasi Masyarakat
PSHK mengingatkan, sejak awal kritik publik terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja ini adalah minimnya partisipasi masyarakat.
Nasional

All News

Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, DPR Berikan Karpet Merah bagi Kepentingan Pemerintah

Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, DPR Berikan Karpet Merah bagi Kepentingan Pemerintah

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tarik Draf RUU Cipta Kerja dari DPR, Ini Alasannya

Presiden Jokowi Diminta Tarik Draf RUU Cipta Kerja dari DPR, Ini Alasannya

Nasional
PSHK Minta Presiden dan DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

PSHK Minta Presiden dan DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Nasional
PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
PSHK: Bayangkan jika Buruh Demo Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19

PSHK: Bayangkan jika Buruh Demo Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
PSHK: KPK Tak Akan Bubar Meski MK Batalkan UU KPK Secara Keseluruhan

PSHK: KPK Tak Akan Bubar Meski MK Batalkan UU KPK Secara Keseluruhan

Nasional
PSHK: RUU Cipta Kerja Berpotensi Langgar 2 Asas Pembentukan UU

PSHK: RUU Cipta Kerja Berpotensi Langgar 2 Asas Pembentukan UU

Nasional
Draf Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Kontradiktif dengan Situasi Hiper Regulasi

Draf Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Kontradiktif dengan Situasi Hiper Regulasi

Nasional
Omnibus Law Dikhawatirkan Ancam HAM dan Kelestarian Lingkungan

Omnibus Law Dikhawatirkan Ancam HAM dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Soal Jual-Beli Pasal, PSHK Sebut Proses Legislasi Memang Tak Transparan

Soal Jual-Beli Pasal, PSHK Sebut Proses Legislasi Memang Tak Transparan

Nasional
Catatan Akhir Tahun PSHK untuk Jokowi: Hukum Jadi Alat Politik Kekuasaan

Catatan Akhir Tahun PSHK untuk Jokowi: Hukum Jadi Alat Politik Kekuasaan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Libatkan Publik Bahas RUU Omnibus Law

Pemerintah dan DPR Diminta Libatkan Publik Bahas RUU Omnibus Law

Nasional
PSHK Pesimistis DPR Selesaikan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

PSHK Pesimistis DPR Selesaikan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads