Mendagri Tjahjo Kumolo tidak bisa membatalkan sebuah peraturan hanya dengan pernyataan lisan kepada publik.

Regulasi itu harus memuat definisi yang sesuai tentang taksi berbasis aplikasi yang berbeda dengan taksi pada umumnya atau merupakan angkutan sewa. Regulasi baru ini juga perlu memuat mekanisme kerja sama e-commerce yang bisa melindungi konsumen.

"Pemerintah seharusnya mengatur Transporasi Berbasis aplikasi, bukan malah memblokir dan melarang," ujar Faiz melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (15/3/2016).

"Dari awal, ini bukan kasus penegakan hukum, ini kasus yang dipaksakan kepada Novel dan kental dengan muatan kriminalisasinya," ujar Miko Ginting.

Peneliti pusat studi hukum dan kebijakan, Miko Ginting, mengungkapkan, kriminalisasi tak hanya terjadi pada pejabat negara, seperti pimpinan KPK.