Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan, penandatanganan amandemen PPJT ini dilakukan agar dapat melancarkan penyelesaian pembangunan proyek JTTS.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Selain batasan dan masalah perizinan, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional membahas ketentuan perihal tata ruang, penyediaan tanah, jaminan, dan pengadaan barang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Terdapat 47 proyek infrastruktur jalan tol yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional dan dilansir pada Selasa (26/1/2016).

Proyek Strategis Nasional itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.