Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri melanjutkan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu-menahu soal proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011-2012.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sebelum melakulan tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), ia telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selalu mengawal proyek tersebut.

KPK menduga ada pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.