Terungkapnya sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tentu mencoreng nama baik Indonesia di kancah internasional.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri melanjutkan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu-menahu soal proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011-2012.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sebelum melakulan tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), ia telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selalu mengawal proyek tersebut.