Dengan demikian, proses revisi UU tersebut diharapkan dapat selesai sebelum masa reses.

Tiga organisasi masyarakat sipil menilai pasal 27 ayat 3 UU ITE berulang kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

DPR memutuskan mengendapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Rencana pencabutan RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) dari program legislasi nasional (prolegnas) dalam forum rapat paripurna DPR, Selasa (22/10/2013) akhirnya ditunda.

RUU Program Legislasi Nasional yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR gagal disahkan dalam sidang paripurna yang digelar Jumat (12/7/2013). Penundaan pengesahan RUU tersebut dipicu protes para anggota dewan yang tak mendapatkan salinan draf