Komite Akreditas Nasional mengatakan pada dasarnya masalah sertifikasi halal tergantung dari kesadaran masyarakat.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mbo'i meminta agar pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ditunda. Pasalnya, Nafsiah mempertanyakan standardisasi khusus untuk vaksin dan obat yang sangat sulit menentukan halal atau tidaknya.

Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar, mengatakan, fraksinya menginginkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap terlibat dalam sertifikasi produk halal.

Kebiasaan menggelar rapat tertutup oleh Panja RUU Jaminan Produk Halal dipertanyakan.

Anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, berharap Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disahkan DPR pada tahun ini.