Hal tersebut untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Seorang pastor asal Adelaide, Australia, Brad Chilcott mengatakan kampanye melawan perusahaan makanan halal merupakan bentuk bullying yang harus segera dihentikan.

Komite Akreditas Nasional mengatakan pada dasarnya masalah sertifikasi halal tergantung dari kesadaran masyarakat.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mbo'i meminta agar pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ditunda. Pasalnya, Nafsiah mempertanyakan standardisasi khusus untuk vaksin dan obat yang sangat sulit menentukan halal atau tidaknya.

Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar, mengatakan, fraksinya menginginkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap terlibat dalam sertifikasi produk halal.