Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
#Prima
Menurut Farhan, terdapat beberapa data keanggotaan yang semula disebut memenuhi syarat di daerah, tapi berubah di tingkat pusat.
Nasional
08/12/2022, 19:08 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam membuat putusan soal meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu.
video
2023-03-03 22:49:59
Waketum Nasdem Ahmad Ali menyarankan semua partai politik peserta Pemilu 2024 menjadi tergugat intervensi terkait putusan PN Jakpus yang meminta pemilu ditunda
video
2023-03-03 18:48:58
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko enggan mengomentari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai gugatan Partai Rakyat Adil Makmur
video
2023-03-08 18:40:06
Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Dominggus Oktavianus menjelaskan kronologi pihaknya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
video
2023-03-03 14:44:37
All News
02:02
video
2022-12-14 13:42:45
02:38
video
2022-08-22 15:42:12
![[FULL] PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Ini Respons KPU](https://assets-studiohub.kompas.com/video2019/73f614858444241bddf143/84221677770327db619222/84221677770327db619222.jpg)
04:22
video
2023-03-04 18:45:30
02:37
video
2023-03-03 19:10:54
03:02
video
2023-03-07 19:49:22
02:35
video
2023-03-07 17:15:22
02:29
video
2023-03-10 07:45:19
