Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu kemungkinan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuat “perang terbuka” dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.