Komisi Pemberantasan Korupsi akan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (9/2/2015).

Tim pengacara tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan menganggap penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai prosedur. KPK dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkoordinasi dengan kepolisian agar melarang demonstran mendekati sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Dosen kriminolog Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lohlo, mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhak menggunakan proses sidang praperadilan sebagai parameter untuk memutuskan pergantian kepala Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta majelis hakim yang menangani praperadilan Komjen Budi Gunawan bisa mengambil putusan dengan seadil-adilnya nantinya. Putusan itu, kata Benny, harus diambil berdasarkan asas hukum progresif.