Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
PPP Terancam Hilang 2024, Humphrey Djemat Nilai Penyatuan Partai Mutlak
PPP Terancam Hilang 2024, Humphrey Djemat Nilai Penyatuan Partai Mutlak
"Penyatuan ini suatu hal mutlak yang harus dilakukan, karena kalau tidak PPP pada 2024 bisa hilang," ujar Humphrey.
Nasional
PPP Sebut Staf Khusus Jokowi Layak Terima Gaji Rp 51 Juta
PPP Sebut Staf Khusus Jokowi Layak Terima Gaji Rp 51 Juta
Menurut PPP, semua pihak harus memahami alasan presiden menempatkan nama-nama tersebut menjadi staf khusus.
Nasional
Presiden Tunjuk Stafsus Milenial, Sekjen PPP Minta Publik Berprasangka Baik
Presiden Tunjuk Stafsus Milenial, Sekjen PPP Minta Publik Berprasangka Baik
Arsul mengatakan, presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk siapapun menjadi pembantunya.
Nasional
LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi
LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi
Sepanjang seseorang tidak melanggar hukum di Indonesia, maka tidak jadi soal LGBT menjadi CPNS pada lembaga negara.
Nasional
Angkat Isu Kesetaraan Gender, Ketua DPC PPP Karawang Nyalon Bupati
Angkat Isu Kesetaraan Gender, Ketua DPC PPP Karawang Nyalon Bupati
Lina mengaku, maju mengusung kesetaraan gender, di mana perempuan bisa menjadi pemimpin.
Regional

All News

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Jelang Muktamar, Wasekjen: Kandidat Calon Ketum PPP Mulai dari Plt Ketum hingga Wakil Ketua MPR

Jelang Muktamar, Wasekjen: Kandidat Calon Ketum PPP Mulai dari Plt Ketum hingga Wakil Ketua MPR

Nasional
Wasekjen PPP: Ongkos Politik Tinggi, Pilkada oleh DPRD Dapat Dibenarkan

Wasekjen PPP: Ongkos Politik Tinggi, Pilkada oleh DPRD Dapat Dibenarkan

Nasional
Politisi PPP Nilai Sistem Pilkada Indonesia Saat Ini Sudah Asimetris

Politisi PPP Nilai Sistem Pilkada Indonesia Saat Ini Sudah Asimetris

Nasional
PPP Minta Ahok Mundur dari PDI-P Jika Dapat Jabatan di BUMN

PPP Minta Ahok Mundur dari PDI-P Jika Dapat Jabatan di BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
Alasan Negara Hukum, PPP Tolak Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Alasan Negara Hukum, PPP Tolak Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Nasional
Sekjen PPP Sebut Pilkada Langsung Banyak Kekurangan, Mesti Dievaluasi

Sekjen PPP Sebut Pilkada Langsung Banyak Kekurangan, Mesti Dievaluasi

Nasional
Sekjen PPP Minta Jabatan Wakil Panglima TNI Tak Dipersoalkan

Sekjen PPP Minta Jabatan Wakil Panglima TNI Tak Dipersoalkan

Nasional
PPP Kantongi 13 Nama Bakal Calon Wali Kota Tangsel, Salah Satunya Anak Ma'ruf Amin

PPP Kantongi 13 Nama Bakal Calon Wali Kota Tangsel, Salah Satunya Anak Ma'ruf Amin

Megapolitan
Politisi PPP: Komisi III Apresiasi Jokowi yang Tak Terbitkan Perppu KPK

Politisi PPP: Komisi III Apresiasi Jokowi yang Tak Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Kasus Novel Tak Ditanyakan ke Calon Kapolri, Anggota Komisi III: Tak Tepat Forumnya

Kasus Novel Tak Ditanyakan ke Calon Kapolri, Anggota Komisi III: Tak Tepat Forumnya

Nasional
Punya 12 Nama Terdaftar Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PPP Klaim Mulai Diperhitungkan

Punya 12 Nama Terdaftar Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PPP Klaim Mulai Diperhitungkan

Megapolitan
Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian

Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian

Nasional
Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads