Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
PPP Kritik Edaran Mendagri yang Melarang Fotokopi E-KTP
PPP Kritik Edaran Mendagri yang Melarang Fotokopi E-KTP
Wakil Ketua Umum PPP Luqman Hakim Saifuddin menilai edaran larangan memfotokopi e-KTP terlambat. Seharusnya larangan itu dikeluarkan sejak awal.
Nasional
PPP: Buka Data Absensi ke Publik
PPP: Buka Data Absensi ke Publik
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong data absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibuka ke publik.
Nasional
Depak PKS, PPP: Beranikah SBY?
Depak PKS, PPP: Beranikah SBY?
PPP mempertanyakan keberanian Susilo Bambang Yudhoyono menindak PKS yang berbeda sikap dengan koalisi parpol terkait wacana kenaikan BBM.
Nasional
PPP: Soal PKS, Terserah Presiden
PPP: Soal PKS, Terserah Presiden
PPP tidak mau mencampuri sikap Partai Keadilan Sejahtera yang berseberangan dengan pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.
Nasional
PPP: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harus Dilihat Rasional
PPP: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harus Dilihat Rasional
Partai Persatuan Pembangunan memandang harga bahan bakar minyak bersubsidi harus dipandang secara rasional.
Makro

All News

PPP: KPU Teledor Meneliti Berkas

PPP: KPU Teledor Meneliti Berkas

Nasional
Wakil Sekjen PPP Terancam Batal "Nyaleg"

Wakil Sekjen PPP Terancam Batal "Nyaleg"

Nasional
PPP: Jadi Pejabat Publik, Riwayat Hidup Wajib Dibuka!

PPP: Jadi Pejabat Publik, Riwayat Hidup Wajib Dibuka!

Nasional
189 Caleg Tak Publikasikan CV, Caleg PPP Terbanyak

189 Caleg Tak Publikasikan CV, Caleg PPP Terbanyak

Nasional
PPP: Survei Jelek Tak Berarti Kiamat

PPP: Survei Jelek Tak Berarti Kiamat

Nasional
Nyaris Caleg-kan Munarman, PPP Ogah Komentari Aksi

Nyaris Caleg-kan Munarman, PPP Ogah Komentari Aksi "Siram Teh"

Nasional
Kalah dalam Pilbup, PPP Incar Kursi Ketua DPRD

Kalah dalam Pilbup, PPP Incar Kursi Ketua DPRD

Regional
PPP: Terlalu

PPP: Terlalu "Subuh" Deklarasikan Capres dan Cawapres

Nasional
Ikut Pembekalan, Caleg PPP Harus Bayar Rp 15 Juta?

Ikut Pembekalan, Caleg PPP Harus Bayar Rp 15 Juta?

Nasional
Belum Bahas Capres, PPP Fokus Pemilu Legislatif

Belum Bahas Capres, PPP Fokus Pemilu Legislatif

Nasional
PPP Masih Terpecah Sikapi Pilpres

PPP Masih Terpecah Sikapi Pilpres

Nasional
Suryadharma Ali: Ahmadiyah Tak Boleh Masuk PPP

Suryadharma Ali: Ahmadiyah Tak Boleh Masuk PPP

Nasional
PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

Nasional
Cegah Kanibalisasi Antarcaleg, PPP Terapkan Sistem Zonasi Kampanye

Cegah Kanibalisasi Antarcaleg, PPP Terapkan Sistem Zonasi Kampanye

Nasional
PPP Apresiasi Penggugat UU Ormas

PPP Apresiasi Penggugat UU Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.