Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati
"PPP melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Megawati tidak dimaksudkan sebagai upaya mengecilkan peran generasi milenial," ujar Arsul.
Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK
KPU menyatakan gugatan sengketa hasil Pileg 2024 diajukan PPP banyak yang tidak dilanjutkan oleh Majelis Hakim MK karena tak memenuhi syarat.
Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna
Asa PPP untuk menembus parlemen lewat jalur MK di ambang sirna. Dari 24 permohonan, 13 di antaranya ditolak MK.
Nasional
05:18
Tak Penuhi Syarat Formil, MK Tak Terima Gugatan PPP soal Suara Berpindah ke Partai Garuda di Banten
Tak Penuhi Syarat Formil, MK Tak Terima Gugatan PPP soal Suara Berpindah ke Partai Garuda di Banten

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak menerima gugatan Partai Persatuan Pembangunan...

video
01:22
KPU Nilai Gugatan PPP Soal Pileg di MK Tak Dapat Berlanjut
KPU Nilai Gugatan PPP Soal Pileg di MK Tak Dapat Berlanjut

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menilai, gugatan Partai Persatuan...

video

All News

04:46
MK Tolak Gugatan PPP di Sumbar, Dinilai Tak Konsisten Terkait Hal yang Dimohonkan

MK Tolak Gugatan PPP di Sumbar, Dinilai Tak Konsisten Terkait Hal yang Dimohonkan

video
04:00
Dinilai Tidak Konsisten, MK Tak Terima Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Partai Garuda di Aceh

Dinilai Tidak Konsisten, MK Tak Terima Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Partai Garuda di Aceh

video
03:05
MK Tak Terima Gugatan PPP Soal Perpindahan Suara ke Partai Garuda pada Pileg Dapil Kalimantan Timur

MK Tak Terima Gugatan PPP Soal Perpindahan Suara ke Partai Garuda pada Pileg Dapil Kalimantan Timur

video
Pilkada Demak, PPP Bakal Usung 3 Nama, Baru Satu yang Ambil Formulir

Pilkada Demak, PPP Bakal Usung 3 Nama, Baru Satu yang Ambil Formulir

Regional
03:41
MK Tak Terima Gugatan PPP soal Tudingan Penggelembungan Suara Partai Garuda di Jateng

MK Tak Terima Gugatan PPP soal Tudingan Penggelembungan Suara Partai Garuda di Jateng

video
06:28
Gugatan PPP soal Klaim Suaranya di Jabar Pindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK

Gugatan PPP soal Klaim Suaranya di Jabar Pindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK

video
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
PPP Beri Rekomendasi Maju Pilkada Jatim 2024 untuk Khofifah-Emil

PPP Beri Rekomendasi Maju Pilkada Jatim 2024 untuk Khofifah-Emil

Surabaya
Partai PPP Situbondo Buka Seleksi Cabup dan Cawabup, Pendaftarnya Bupati hingga Mantan Rektor

Partai PPP Situbondo Buka Seleksi Cabup dan Cawabup, Pendaftarnya Bupati hingga Mantan Rektor

Surabaya
11:01
[FULL] Soal Pilkada, Khofifah Harap Parpol Pengusung Restui Duet dengan Emil Dardak

[FULL] Soal Pilkada, Khofifah Harap Parpol Pengusung Restui Duet dengan Emil Dardak

video
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
02:00
Khofifah Ungkap 3 Kluster Parpol Pendukung, PDI-P Termasuk?

Khofifah Ungkap 3 Kluster Parpol Pendukung, PDI-P Termasuk?

video
KPU Sebut Klaim Perpindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perpindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads