Koalisi Masyarakat Sipil meminta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi terpidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme tetap dipertahankan.
Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah terlihat lemah jika mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 terkait Remisi.