Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pp Pengupahan

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Kuasa Hukum Penggugat Anggap PP Pengupahan Bisa Batal
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Kuasa Hukum Penggugat Anggap PP Pengupahan Bisa Batal
Kuasa Hukum KSPI Said Salahudin mengatakan, semestinya regulasi pengupahan yang baru dikeluarkan pemerintah tidak bisa diterapkan.
Whats New
PP Pengupahan Terbit, Pengusaha dan Buruh di Jabar Angkat Bicara
PP Pengupahan Terbit, Pengusaha dan Buruh di Jabar Angkat Bicara
Pengusaha dan buruh di Jawa Barat menanggapi berbeda soal Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Bandung
Buruh Minta UMP 2024 Naik 15 Persen, Pemprov DKI Tunggu Revisi PP Pengupahan
Buruh Minta UMP 2024 Naik 15 Persen, Pemprov DKI Tunggu Revisi PP Pengupahan
Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini masih menunggu pemerintah pusat mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Megapolitan
Apindo DKI Kekeh Pakai PP Pengupahan untuk Nilai UMP 2023, Ini Alasannya...
Apindo DKI Kekeh Pakai PP Pengupahan untuk Nilai UMP 2023, Ini Alasannya...
Dengan menggunakan PP itu, Apindo DKI mengusulkan UMP DKI naik 2,62 persen atau setara Rp 4.763.293.
Megapolitan
Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya
Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya
Anies menaikkan UMP 5,1 persen tanpa mengacu PP Pengupahan dengan alasan memberikan rasa keadilan kepada buruh.
Megapolitan

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads