Praktik politik dinasti dianggap masih sah sepanjang masih mendapat respons positif dari masyarakat dan mampu mendulang suara bagi partai.

Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal "Ical" Bakrie menyinggung soal politik dinasti dalam pidatonya pada HUT ke-49 Partai Golkar, Minggu (20/11/2013), di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Politik dinasti dalam jabatan kepala dan wakil kepala daerah sesungguhnya terjadi secara luas akibat cacat bawaan dalam demokrasi.

Sebanyak 60 kepala daerah dan calon kepala daerah terkait politik dinasti.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku senang saat mendengar Presiden SBY menentang terjadinya dinasti politik. Anas mengaku setuju dan mendukung pernyataan presiden yang dilontarkan seminggu lalu tersebut.