Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Politik Dinasti

Waketum Golkar Nurul Arifin Sebut Dinasti Politik Tak Haram
Waketum Golkar Nurul Arifin Sebut Dinasti Politik Tak Haram
"Jadi dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas".
Nasional
Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?
Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?
Tanpa dukungan yang signifikan dari masyarakat, demokrasi di Indonesia akan selalu terjebak pada ganasnya transaksi kekuasaan yang mengandalkan kapital.
Nasional
PDI-P Tak Permasalahkan Adanya Politik Dinasti
PDI-P Tak Permasalahkan Adanya Politik Dinasti
Menurut dia, PDI-P memutuskan mencalonkan orang untuk maju dalam Pilkada berdasarkan tiga aspek, yakni lolos uji kelaikan, lolos tes psikologis, dan memiliki elektabilitas yang tinggi
Nasional
Pemerintah Diminta Buat Aturan Cegah Efek Negatif Politik Dinasti
Pemerintah Diminta Buat Aturan Cegah Efek Negatif Politik Dinasti
Wakil Wali Kota Palu Mulhanan Tombolotutu mengatakan pemerintah pusat harus membuat aturan baru pascadikabulkannya uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh MK.
Nasional
MK Langgengkan Politik Dinasti, Parpol Dituntut Lebih Selektif
MK Langgengkan Politik Dinasti, Parpol Dituntut Lebih Selektif
Partai politik diminta lebih selektif dalam merekomendasikan calon kepala daerah, khususnya yang memiliki kekerabatan dengan petahana.
Nasional

All News

Efek Negatif Politik Dinasti Harus Diredam di Partai Politik

Efek Negatif Politik Dinasti Harus Diredam di Partai Politik

Nasional
Politik Dinasti Dianggap Mengancam Semangat Pilkada Langsung

Politik Dinasti Dianggap Mengancam Semangat Pilkada Langsung

Nasional
Pimpinan DPR Usulkan Bentuk Aturan untuk Cegah Politik Dinasti

Pimpinan DPR Usulkan Bentuk Aturan untuk Cegah Politik Dinasti

Nasional
Yuddy Chrisnandi: Praktik Politik Dinasti Kini Tergantung Moral Petahana

Yuddy Chrisnandi: Praktik Politik Dinasti Kini Tergantung Moral Petahana

Nasional
Pemerintah Berhati-hati Tanggapi Diperbolehkannya Politik Dinasti

Pemerintah Berhati-hati Tanggapi Diperbolehkannya Politik Dinasti

Nasional
Menteri PAN dan RB: Politik Dinasti Tidak Etis

Menteri PAN dan RB: Politik Dinasti Tidak Etis

Nasional
Kata JK, Penyalahgunaan Wewenang Bukan Hanya karena Politik Dinasti

Kata JK, Penyalahgunaan Wewenang Bukan Hanya karena Politik Dinasti

Nasional
Pascaputusan MK, Rakyat Diminta Lawan Politik Dinasti

Pascaputusan MK, Rakyat Diminta Lawan Politik Dinasti

Nasional
Pimpinan Komisi II: Putusan MK Legalkan Politik Dinasti Sampai Kiamat

Pimpinan Komisi II: Putusan MK Legalkan Politik Dinasti Sampai Kiamat

Nasional
Komisi II Kecewa terhadap Putusan MK Terkait Politik Dinasti

Komisi II Kecewa terhadap Putusan MK Terkait Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR Hormati Putusan MK yang Berpotensi Langgengkan Politik Dinasti

Ketua DPR Hormati Putusan MK yang Berpotensi Langgengkan Politik Dinasti

Nasional
Antisipasi Politik Dinasti, Pengawasan Terhadap Petahana Harus Diperketat

Antisipasi Politik Dinasti, Pengawasan Terhadap Petahana Harus Diperketat

Nasional
Demokrat Dukung Putusan MK soal Politik Dinasti

Demokrat Dukung Putusan MK soal Politik Dinasti

Nasional
Mahfud Nilai Putusan MK Terkait Politik Dinasti Sudah Tepat

Mahfud Nilai Putusan MK Terkait Politik Dinasti Sudah Tepat

Nasional
Mendagri: Putusan MK soal Politik Dinasti Tidak Perlu hingga Revisi UU

Mendagri: Putusan MK soal Politik Dinasti Tidak Perlu hingga Revisi UU

Nasional
Surat Edaran KPU soal Definisi Petahana Jadi Celah Politik Dinasti di Daerah

Surat Edaran KPU soal Definisi Petahana Jadi Celah Politik Dinasti di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads