Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, menemukan sejumlah pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada Serentak, 15 Februari, terutama politik uang.

Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu dinilai sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia. Tingginya angka toleran terhadap politik uang terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi keuangan meningkat sejak satu tahun menjelang Pemilu 2014. PPATK menilai hal itu janggal lantaran tidak sesuai dengan kondisi bisnis di Indonesia.

Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan modus baru politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Kandidat pemilu kini memberi uang imbalan suara pasca-pemungutan suara.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengaku dicecar penyidik KPK terkait dugaan adanya politik uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.