Hasil penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menunjukkan, mayoritas masyarakat Indonesia mengaku mau menerima politik uang saat Pilkada.

Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi keuangan meningkat sejak satu tahun menjelang Pemilu 2014. PPATK menilai hal itu janggal lantaran tidak sesuai dengan kondisi bisnis di Indonesia.

Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan modus baru politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Kandidat pemilu kini memberi uang imbalan suara pasca-pemungutan suara.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengaku dicecar penyidik KPK terkait dugaan adanya politik uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Hasil survei Citra Publik Indonesia bersama Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Kalimantan Timur memaparkan, dominasi "golput" dan praktik politik uang bakal mewarnai Pilgub Kaltim.