Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pj Kepala Daerah

Pakar Khawatir Kasus Mundurnya Penjabat Kepala Daerah yang Baru Dilantik Terulang Lagi
Pakar Khawatir Kasus Mundurnya Penjabat Kepala Daerah yang Baru Dilantik Terulang Lagi
Hingga kini, masih banyak posisi kepala daerah yang akan ditinggalkan yang belum terisi. Pemerintah pun didorong transparan dalam pengisian penjabat.
Nasional
Kaleidoskop 2022: Pasar Gelap Penunjukan Pj Kepala Daerah Berujung Julukan “Gubernur Giveaway”
Kaleidoskop 2022: Pasar Gelap Penunjukan Pj Kepala Daerah Berujung Julukan “Gubernur Giveaway”
Penyeragaman pilkada pada 2024 membuat pengisian jabatan kepala daerah ibarat pasar gelap, dengan mata uang yang bernama “kewenangan pemerintah".
Nasional
Ombudsman: Ada 170 Pj Kepala Daerah Dilantik Tahun Depan, Publik Harus Dilibatkan
Ombudsman: Ada 170 Pj Kepala Daerah Dilantik Tahun Depan, Publik Harus Dilibatkan
Ombudsman menegaskan pemerintah, terutama Kemendagri, harus melibatkan publik dalam proses pemilihan Pj kepala daerah tahun depan
Nasional
Ombudsman: Tidak Ada Partisipasi Publik dalam Pengangkatan Pj, Nol Besar
Ombudsman: Tidak Ada Partisipasi Publik dalam Pengangkatan Pj, Nol Besar
Padahal, Pj akan mengurus rakyat dan akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pada 2023, bahkan ada 170 kepala daerah yang diangkat
Nasional
PBHI Nilai Rezim Jokowi Mengarah ke Demokrasi Terpimpin ala Soekarno
PBHI Nilai Rezim Jokowi Mengarah ke Demokrasi Terpimpin ala Soekarno
PBHI menyebut kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi mengarah pada model kebijakan rezim demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno
Nasional

All News

Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat karena Belum Keluarkan Aturan Pelaksana Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi dan Mendagri Digugat karena Belum Keluarkan Aturan Pelaksana Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Biarkan Penunjukan Ratusan Pj Kepala Daerah Tanpa Aturan

Jokowi Diminta Tak Biarkan Penunjukan Ratusan Pj Kepala Daerah Tanpa Aturan

Nasional
Tito Sebut DPR Bisa Panggil Pj Kepala Daerah yang Dinilai Bertindak Sewenang-wenang

Tito Sebut DPR Bisa Panggil Pj Kepala Daerah yang Dinilai Bertindak Sewenang-wenang

Nasional
Mendagri Sebut Tak Beri Kewenangan Bebas untuk Penjabat Mutasi ASN

Mendagri Sebut Tak Beri Kewenangan Bebas untuk Penjabat Mutasi ASN

Nasional
Mendagri Diminta Cabut SE yang Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Mendagri Diminta Cabut SE yang Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Nasional
Mendagri Diminta Cabut SE yang Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Mendagri Diminta Cabut SE yang Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Nasional
Rapat Bersama Mendagri, Komisi II Bakal Minta Penjelasan soal SE yang Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Rapat Bersama Mendagri, Komisi II Bakal Minta Penjelasan soal SE yang Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Nasional
Pj Kepala Daerah Bisa Sanksi Tanpa Izin, Kemendagri: Demi Efisiensi

Pj Kepala Daerah Bisa Sanksi Tanpa Izin, Kemendagri: Demi Efisiensi

Nasional
Mendagri Izinkan Penjabat Kepala Daerah Lakukan Mutasi

Mendagri Izinkan Penjabat Kepala Daerah Lakukan Mutasi

Nasional
Jokowi Diminta Tegur Mendagri Tito Karnavian karena Tak Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Jokowi Diminta Tegur Mendagri Tito Karnavian karena Tak Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Nasional
Mendagri Diminta Evaluasi Penempatan TNI-Polri Aktif sebagai Pejabat Kepala Daerah

Mendagri Diminta Evaluasi Penempatan TNI-Polri Aktif sebagai Pejabat Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads