Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan, terus menuai kecaman dari kelompok masyarakat.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD berekses buruk kepada kemajuan demokrasi di Indonesia. Cara ini 'membunuh' calon kepala daerah yang bukan dari partai politik atau lewat jalur independen.

Sikap Partai Demokrat yang walkout dari sidang paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari, membuat publik kecewa.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, partainya beserta partai-partai lain di Koalisi Merah Putih punya alasan kuat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Koalisi Pemantau Pemilu (KP2) mengatakan, apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal itu menunjukan inkonsistensi partai-partai dalam Koalisi Merah Pu