Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, mengatakan bahwa potensi politik uang dalam pilkada serentak dapat ditekan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati (UU Pilkada).

Pertimbangan pemilihan tanggal pelaksanaan pemungutan suara tersebut didasarkan daerah di kawasan timur Indonesia yang sebagian besar merayakan Natal.

Presiden Joko Widodo menemui jajaran Badan Pengawas Pemilu pusat dan provinsi, Selasa (24/2/2015), di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan akan membahas persiapan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan tahun ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keorganisasian, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tidak akan terlalu mengandalkan popularitas Presiden Joko Widodo saat pemilihan kepala daerah serentak nanti.

Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Hotel Bidakara, Jakarta, 17-19 Februari 2015 mendatang.