Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu diharapkan segera bertemu untuk memastikan ketersediaan anggaran pemilihan kepala daerah bagi penyelenggara pemilu di daerah.
Sebelumnya, kubu Romy kalah di tingkat PTUN terkait SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya yang digugat kubu Djan Faridz.