Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, mengatakan bahwa potensi politik uang dalam pilkada serentak dapat ditekan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati (UU Pilkada).
Presiden Joko Widodo menemui jajaran Badan Pengawas Pemilu pusat dan provinsi, Selasa (24/2/2015), di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan akan membahas persiapan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan tahun ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keorganisasian, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya tidak akan terlalu mengandalkan popularitas Presiden Joko Widodo saat pemilihan kepala daerah serentak nanti.