"Sebab, bahasa pada UUD-nya kan, dipilh secara demokratis," ujar Denny.

Meski belum ada kepastian dari pemerintah pusat soal mekanisme pemilihan kepala daerah apakah langsung atau melalui DPRD, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tetap menyiapkan dana untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung, dalam Rancangan Anggara

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, partainya bisa saja berubah menyikapi perppu.

"Perbaikan mendasar yang Pemerintah inginkan dalam Perppu ini di samping merupakan hasil evaluasi Pemerintah sendiri, sekaligus juga untuk mewadahi keprihatinan dari mereka yang berpikir bahwa pilkada oleh DPRD lebih baik,"

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilihan kepala daerah sebagai hal tak berguna.