Mewabahnya Covid-19 menyebabkan okupasi perhotelan di bawah 5 persen, kemudian 100 persen tutup total.

Hotel-hotel di Yogyakarta, terutama yang berada di luar Malioboro, diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan setelah keluarnya kebijakan larangan pegawai negeri Sipil (PNS) menggelar rapat di hotel. Oleh sebab itu, pengelola hotel di DIY keberatan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku kaget dengan adanya kebijakan pemerintah berupa pelarangan PNS untuk rapat di hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab M Danunagoro membantah anggotanya telah melanggar hak cipta berupa acara nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 lalu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang, Sumardi Darmadji menyatakan setuju dengan imbauan Bupati Semarang, Mundjirin agar pengelola hotel menyediakan kotak khusus untuk menampung limbah kondom bekas.