Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta perusahaan yang menawarkan sistem dan peralatan electronic road pricing (ERP) untuk menguji coba sistem tersebut.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berkeinginan untuk kembali menghidupkan perusahaan berbasis sumber daya manusia dari lembaga pemasyarakatan. Hal itu dinilai memiliki produktivitas bagi warga binaan.