Mantan Menteri Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asy'ari, menilai Pemerintah, khususnya Presiden RI, kurang memiliki political will atas persoalan perumahan rakyat.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama belum memberi izin pembangunan rusunami yang akan dibangun Perum Perumnas. Basuki mengaku ingin memastikan terlebih dahulu Perumnas dapat memenuhi berbagai perjanjian dan persyaratan yang diajukan.
Basuki meminta persyaratan ketat dalam menyeleksi calon penghuni. Basuki juga meminta unit rusun tidak dapat dipindahtangankan dengan memiliki KTP domisili di rusun itu agar tepat sasaran.
Proyek ini merupakan garapan anak perusahaan Perumnas yaitu PT Propernas Griya Utama (PGU) yang terdiri dari apartemen, kondotel, perkantoran dan pusat perbelanjaan.
Perumnas tengah menggarap hunian berupa rumah susun milik (rusunami) yang harganya mengikuti ketentuan pemerintah. Rusunami ini tersebar di beberapa daerah antara lain Makassar, Medan, Bandung, Jakarta, dan Karawang.