Pemerintah gagal mengatasi backlog perumahan rakyat. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ketiadaan koordinasi yang solid antar pemangku keputusan khususnya Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, BPN, Perpajakan, dan PLN.
Ketua Umum DPP APERSI versi Munas Pontianak, Eddy Ganefo, menyatakan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pekerjaan rumah pertama adalah bank tanah yang dianggapnya hanya pencitraan.