Pemerintah gagal mengatasi backlog perumahan rakyat. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ketiadaan koordinasi yang solid antar pemangku keputusan khususnya Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, BPN, Perpajakan, dan PLN.
Ketua Umum DPP APERSI versi Munas Pontianak, Eddy Ganefo, menyatakan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pekerjaan rumah pertama adalah bank tanah yang dianggapnya hanya pencitraan.
Ada 1.000 perusahaan beroperasi di Kota Tangerang. Dengan asumsi satu perusahaan memiliki 500 karyawan, maka terdapat 500.000 ribu orang yang membutuhkan hunian.