Kebijakan Bank Indonesia (BI) mengenai pengetatan kredit di sektor properti memaksa para pengembang dan investor melakukan terobosan baru dengan mencari dana pinjaman di luar negeri.
Kendati sudah berjalan satu bulan 15 hari, keberadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla masih menuai kritik pedas dari pengamat properti.
Ekspansi dan penguasaan lahan besar-besaran yang dilakukan beberapa pengembang dan pemilik modal lainnya selama dua dekade terakhir, mencerminkan ketidakbecusan negara dalam menata ruang dan menata wilayahnya.
Akselerasi pertumbuhan properti yang diprediksi melambat, tidak menyurutkan minat pengembang baru untuk ikut membangun dan mengeruk keuntungan dari bisnis properti. Contohnya Hanson Land.