Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa kementerian yang dipimpinnya bertekad membangun setidaknya 200.000 rumah
Indonesia Property Watch menilai, jawaban atas keberpihakan Presiden RI Jokowi kepada masyarakat bawah yang belum punya rumah kini dipertanyakan. Masalah perumahan rakyat malah dibungkam.
Pengembang daerah kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan kementerian pekerjaan umum (PU) dengan kementerian perumahan rakyat.
Pemerintah harus segera membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti diamanatkan dalam UU No 1 mengenai Perumahan dan Permukiman tahun 2011. Tiga tahun molor, tak juga dibentuk.
Pengamat properti dan perumahan menilai, penggabungan Kementerian Perumahan dan PU membuat kementerian bekerja tidak fokus, sebab masalah perumahan rakyat telah amburadul dan kini semakin kusut. Lalu?