Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pertanahan

Khawatir Muncul Mafia Tanah, Anggota Komisi II DPR Minta KPK Dilibatkan dalam Kebijakan Sertifikat-el
Khawatir Muncul Mafia Tanah, Anggota Komisi II DPR Minta KPK Dilibatkan dalam Kebijakan Sertifikat-el
Menurut Guspardi, KPK dan lembaga-lembaga hukum berperan untuk memberangus praktik mafia tanah yang masih mengancam Indonesia.
Nasional
Lippo Karawaci Sambut Positif Tanah
Lippo Karawaci Sambut Positif Tanah "Nganggur" Dikenai Pajak Progresif
Jika pajak progresif diterapkan kepada para spekulan tanah, nantinya uang investasi tersebut bisa masuk ke dunia perbankan.
Berita
Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun, UU Pokok Agraria Dianggap Kuno
Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun, UU Pokok Agraria Dianggap Kuno
Satu-satunya aturan yang ada terkait tanah hanya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Berita
Tanah Dikuasai Negara Tidak Otomatis Milik Negara
Tanah Dikuasai Negara Tidak Otomatis Milik Negara
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengguna tanah juga dapat mengajukan hak atas tanah.
Berita
Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial
Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial
Istilah tanah negara bersumber pada kebijakan zaman kolonial yang berbasis Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring.
Berita

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads