Pemerintah Dispensasi HGU/HGB Jatuh Tempo Sampai Akhir Tahun

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pertanahan

Dispensasi ini diberikan kepada para pelaku ekonomi baik perorangan maupun badan usaha yang terdampak Pandemi Covid-19 agar tetap berusaha.

Berita

18/04/2020, 07:00 WIB

Cegah Spekulasi Tanah Bisa dengan Mengubah PPh Final

Formulasinya sampai sekarang belum disusun karena begitu banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.

Berita

08/02/2017, 19:00 WIB

Apersi: Luas Tanah Minimal 2 Hektar Harus Dikenai Pajak Progresif

Lebih lanjut Junaidi menyatakan, dia lebih setuju jika pajak progresif tersebut diberlakukan pada tanah terlantar dengan luasan lebih dari dua hektar.

Berita

08/02/2017, 18:00 WIB

Meski Tanah Sedang Sengketa, Pajak Progresif Dimungkinkan Tetap Berlaku

Bisa saja tanah "idle" sekian lama karena tengah bersengketa di pengadilan untuk menentukan siapa pemilik sah tanah tersebut.

Berita

08/02/2017, 17:31 WIB

Apersi Harap Pajak Progresif Lahan Tidur Segera Diterapkan

Pajak progresif perlu diterapkan ke pengembang-pengembang yang berdalih untuk land bank atau bank tanah, tetapi tidak menggarapnya secara produktif.

Berita

08/02/2017, 12:09 WIB

All News

Sofyan Djalil Pastikan Ada Pengecualian Penerapan Pajak Progresif

‹ First

Last ›

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Pertanahan

All News

Sofyan Djalil Pastikan Ada Pengecualian Penerapan Pajak Progresif

BPN Masih Merumuskan Mekanisme Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

BPN Belum Tindak Lanjuti Wacana Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Lippo Karawaci Sambut Positif Tanah "Nganggur" Dikenai Pajak Progresif

Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun, UU Pokok Agraria Dianggap Kuno

Tanah Dikuasai Negara Tidak Otomatis Milik Negara

Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial

Demi Keadilan, Pemerintah Disarankan Cabut HGU Jatuh Tempo

Ombudsman: Penguasaan Lahan oleh Segelintir Orang Picu Konflik Agraria

KPA Tuntut Pemerintah Teken Perpres Reforma Agraria

Bagi-bagi Sertifikat Buat Masyarakat Adat Picu Munculnya Spekulan

Akibat Konflik, Masyarakat Kehilangan Tanah Seluas 19 Kali Wilayah Jakarta

Jokowi Minta Pegawai Badan Pertanahan Kerja Siang Malam

Penyelesaian Konflik Pertanahan Harusnya Jadi Prioritas Reforma Agraria

RUU Pertanahan Harus Jadi Prioritas Sofyan Djalil

Kementerian ATR/BPN Belum Serahkan DIM RUU Pertanahan ke DPR