Peraturan presiden yang berisi penugasan terhadap badan usaha milik negara untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera selesai maksimal dalam dua minggu lagi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta agar polemik tentang fungsi pengawasan terhadap MK tak dilanjutkan. Menurutnya, ada masalah yang lebih mengancam MK yaitu jumlah hakim konstitusi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Dana saksi partai politik di tempat pemungutan suara yang ditolak sejumlah partai politik dan direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak dialokasikan karena berpotensi dikorupsi telah dicoret dari rancangan peraturan presiden.
Sekitar 600 nelayan Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (4/2/2014) sekira pukul 17.30 WIB, berangkat menuju Jakarta untuk menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012.