Bivitri mendorong pemerintah menerbitkan perppu untuk memberikan kepastian hukum agar pasal-pasal tersebut bisa dilaksanakan.

Jimly Ashiddique menilai pengeluaran Perpu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk pengebirian MK.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka upaya penyelamatan MK dinilai bernuansa politis. Perppu dinilai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu jelang pemilu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memuat aturan dan seleksi hakim MK.

Langkah Presiden mengeluarkan perppu terkait MK dianggap inkonstitusional dan berpeluang membuat Parlemen mengeluarkan hak menyatakan pendapat (HMP) yang berujung pada pemakzulan.