Bivitri mendorong pemerintah menerbitkan perppu untuk memberikan kepastian hukum agar pasal-pasal tersebut bisa dilaksanakan.

PKB mengkritisi peraturan pengganti undang-undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan itu dianggap sangat diskriminatif terhadap partai politik.

Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai, tidak ada alasan kegentingan apa pun bagi Presiden SBY untuk mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Sejumlah advokat, baik secara pribadi maupun kelompok, beramai-ramai akan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Kemungkinan besar DPR akan menolak Perppu MK yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 hari lalu.