Bivitri mendorong pemerintah menerbitkan perppu untuk memberikan kepastian hukum agar pasal-pasal tersebut bisa dilaksanakan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya sudah melakukan lobi-lobi politik ke seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie berharap DPR tidak menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK).

Pemerintah melihat kasus dugaan suap yang diduga melibatkan mantan Ketua MK AKil Mochtar sebagai sebuah tragedi nasional.

Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).