Tanpa memperkuat fungsi "check and balances" di desa, wacana perpanjangan masa jabatan kades justru dapat menjadi ancaman.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membantah perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dinilai bakal membuat potensi korupsi semakin besar.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI), mendesak adanya evaluasi atau pergantian Menteri Desa Halim Iskandar

Budi mengatakan, tidak ada unsur politik dalam usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa.