Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Perludem

INFOGRAFIK: Beda Tren Hoaks yang Muncul pada Pemilu 2014 dengan 2019
INFOGRAFIK: Beda Tren Hoaks yang Muncul pada Pemilu 2014 dengan 2019
Hoaks dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, terutama yang muncul di tengah penyelenggaraan pemilu. Seperti apa?
Hoaks atau Fakta
Putusan PN Jakpus Diduga Bagian dari Skenario Sekelompok Orang untuk Tunda Pemilu 2024
Putusan PN Jakpus Diduga Bagian dari Skenario Sekelompok Orang untuk Tunda Pemilu 2024
“Ini kan bukan datang satu atau dua hari belakangan ini saja, tapi upaya-upaya dari sekelompok orang atau sebagian orang"
Nasional
Perludem Sebut 2 Kesalahan Fatal yang Dikeluarkan PN Jakpus untuk Tunda Pemilu
Perludem Sebut 2 Kesalahan Fatal yang Dikeluarkan PN Jakpus untuk Tunda Pemilu
Putusan PN Jakpus itu diduga bagian dari skenario yang dilakukan sebagian atau sekelompok orang untuk menunda Pemilu 2024.
Nasional
Perludem Minta KY Periksa Hakim PN Jakpus karena Perintahkan Tunda Pemilu
Perludem Minta KY Periksa Hakim PN Jakpus karena Perintahkan Tunda Pemilu
"Jadi bukan kompetensi PN Jakpus untuk mengurusi masalah ini apalagi sampai memerintahkan penundaan Pemilu ke 2025," ia menambahkan.
Nasional
Perludem: Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu Janggal dan Mencurigakan
Perludem: Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu Janggal dan Mencurigakan
Menurut Perludem, putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal janggal.
Nasional

All News

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Perludem Sebut Verifikasi Parpol Perlu Dikaji Ulang Usai Pemilu 2024

Perludem Sebut Verifikasi Parpol Perlu Dikaji Ulang Usai Pemilu 2024

Nasional

"Presidential Threshold" Dinilai Aneh Diterapkan pada Pemilu Serentak

Nasional
Perludem-Gelora Ungkap Sulit dan Mahalnya Bikin Parpol Baru

Perludem-Gelora Ungkap Sulit dan Mahalnya Bikin Parpol Baru

Nasional
Perludem Harap Wacana Ubah Sistem Pemilu Dilakukan lewat Proses Legislasi yang Partisipatif

Perludem Harap Wacana Ubah Sistem Pemilu Dilakukan lewat Proses Legislasi yang Partisipatif

Nasional
Perludem Daftarkan Diri ke MK Jadi Pihak Terkait tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Perludem Daftarkan Diri ke MK Jadi Pihak Terkait tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Nasional
Perludem Sebut KPU Tak Harus Ikuti Kemauan DPR soal Penentuan Dapil

Perludem Sebut KPU Tak Harus Ikuti Kemauan DPR soal Penentuan Dapil

Nasional
KPU Punya Independensi, Mestinya Tak Ragu Ikuti Putusan MK soal Kewenangan Atur Dapil 2024

KPU Punya Independensi, Mestinya Tak Ragu Ikuti Putusan MK soal Kewenangan Atur Dapil 2024

Nasional
Bantah DPR, Perludem Tegaskan KPU Ditugasi Atur Dapil 2024 Lewat Putusan MK

Bantah DPR, Perludem Tegaskan KPU Ditugasi Atur Dapil 2024 Lewat Putusan MK

Nasional
Perludem: DPR Tak Bisa Paksa KPU Tentukan Dapil

Perludem: DPR Tak Bisa Paksa KPU Tentukan Dapil

Nasional
Deretan Dapil DPR-DPRD Provinsi yang Dipersoalkan Perludem dan Dikabulkan MK

Deretan Dapil DPR-DPRD Provinsi yang Dipersoalkan Perludem dan Dikabulkan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads