Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi harus tertunda. Ini berarti, Indonesia sampai tahun depan belum memiliki undang-undang yang melindungi data pribadi.

Plate juga menilai kehadiran UU PDP nantinya mampu mereformasi praktek pemrosesan data pribadi oleh seluruh pihak.

Menkominfo menilai bahwa disahkannya RUU PDP menandai era baru dalam tata kelola data pribadi masyarakat, khususnya di ranah digital.

Perancis tertarik memberikan pembiayaan untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.