Data Program Lingkungan PBB memaparkan, bangunan memakan 40 persen energi, 25 persen air, dan 40 persen sumber daya di dunia. Bangunan tersebut di antaranya perkantoran, gedung komersial, dan hotel.
Jakarta belum pantas menyandang predikat sebagai "Kota untuk Semua". Pasalnya, ibu kota ini masih memiliki keterbatasan yang menyandera dirinya untuk tumbuh dan berkembang menjadi kota ideal yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh warganya.
Sengketa tata ruang yang terjadi di wilayah hukum provinsi DKI Jakarta per September 2013 tak sampai 10 kasus. Pelaporan kasus sengketa ini terjadi sekitar Agustus-September. Trennya akan terus meningkat seiring dengan banyaknya laporan yang masuk ke meja
Kota Surabaya saat ini hampir mendekati definisi "kota untuk semua". Selain trotoar berukuran besar, Kota Pahlawan ini juga menyediakan jembatan-jembatan penyeberangan berkamera pengawas. Kota lainnya?
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan bahwa program Kota untuk Semua diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas hidup permukiman bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai fenomena membayangi pembangunan.