Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Perda Covid 19

Pemprov DKI Revisi Perda Covid-19 karena Sanksinya Belum Berikan Efek Jera
Pemprov DKI Revisi Perda Covid-19 karena Sanksinya Belum Berikan Efek Jera
"...sanksi administratif maupun sanksi pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan," kata Riza.
Megapolitan
PPKM Dicabut, Perda Soal Sanksi Bila Ada Kerumunan Juga Akan Dicabut
PPKM Dicabut, Perda Soal Sanksi Bila Ada Kerumunan Juga Akan Dicabut
Dengan dicabutnya PPKM, pemerintah kini tidak lagi membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga sanksi terkait adanya kerumunan sudah tidak perlu.
Nasional
Adanya Sanksi Denda dan Kurungan di Perda Covid-19 DIY Ternyata Inisiatif DPRD
Adanya Sanksi Denda dan Kurungan di Perda Covid-19 DIY Ternyata Inisiatif DPRD
Adanya sanksi berupa denda dan kurungan dalam Perda Penanggulangan Covid-19 ternyata merupakan inisiatif dari DPRD DIY.
Yogyakarta
F-Golkar Dukung Revisi Perda Covid-19 Tetap Dilanjutkan
F-Golkar Dukung Revisi Perda Covid-19 Tetap Dilanjutkan
Menurut F-Golkar, masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan atau yang tidak mau divaksinasi sehingga revisi Perda bisa menjadi solusi
Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 DKI, Fraksi Demokrat Tunggu Pembahasan di Bapemperda
Revisi Perda Covid-19 DKI, Fraksi Demokrat Tunggu Pembahasan di Bapemperda
Nawawi mengatakan, jika berkaca dari kasus Covid-19 yang mulai melandai, Pemprov DKI memikirkan ulang revisi yang diajukan.
Megapolitan

All News

Kasus Covid-19 Melandai, F-PKS Nilai Pemprov DKI Tak Perlu Revisi Perda Covid-19

Kasus Covid-19 Melandai, F-PKS Nilai Pemprov DKI Tak Perlu Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI

Menyorot Tambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19 DKI

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Ini Penjelasan Polisi Soal Satpol PP Bisa Menjadi Penyidik untuk Kasus Pelanggaran Perda Covid-19

Ini Penjelasan Polisi Soal Satpol PP Bisa Menjadi Penyidik untuk Kasus Pelanggaran Perda Covid-19

Megapolitan
Kapolda Metro Usul Pelanggar Prokes Dikenakan Sanksi Pidana Sejak Januari

Kapolda Metro Usul Pelanggar Prokes Dikenakan Sanksi Pidana Sejak Januari

Megapolitan
Ramai-ramai Tolak Pasal Pidana dalam Perda Covid-19, Dianggap Bikin Chaos dan Kambing Hitamkan Masyarakat

Ramai-ramai Tolak Pasal Pidana dalam Perda Covid-19, Dianggap Bikin Chaos dan Kambing Hitamkan Masyarakat

Megapolitan
F-Gerindra: Perubahan Perda Covid-19 Menambah Keresahan Masyarakat

F-Gerindra: Perubahan Perda Covid-19 Menambah Keresahan Masyarakat

Megapolitan
Tolak Pasal Pidana Perubahan Perda Covid-19, Politikus PDIP: Ini Soal Nurani

Tolak Pasal Pidana Perubahan Perda Covid-19, Politikus PDIP: Ini Soal Nurani

Megapolitan
Fraksi PSI Nilai Perubahan Perda Covid-19 sebagai Bentuk Kegagalan Pemprov DKI Atasi Pandemi

Fraksi PSI Nilai Perubahan Perda Covid-19 sebagai Bentuk Kegagalan Pemprov DKI Atasi Pandemi

Megapolitan
Tolak Revisi Perda Covid-19 Jakarta, F-PKS: Orang Sulit Patuh karena Masalah Perut

Tolak Revisi Perda Covid-19 Jakarta, F-PKS: Orang Sulit Patuh karena Masalah Perut

Megapolitan
Dukung Anies Tambah Sanksi Pidana di Perda Covid-19, Politikus PSI: Kalau Memang Salah, Hukum!

Dukung Anies Tambah Sanksi Pidana di Perda Covid-19, Politikus PSI: Kalau Memang Salah, Hukum!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads