"Ada niat orang-orang dalam pembicaraan itu melakukan kecurangan, ada tendensi iktikad tidak baik. Karena itulah peristiwa ini menjadi kepentingan publik, publik berhak tahu maka tak perlu ada persoalan dari transkrip dan rekaman itu," ujar Komisioner KIP

Menurut MKD, rekaman tersebut tak jauh berbeda dari transkrip percakapan yang sudah diterima sebelumnya dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

MKD hingga kini belum menerima rekaman asli dari transkrip yang diduga percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha dan pimpinan PT Freeport Indonesia.

"Transkripnya ada tiga halaman," kata Junimart.

Percakapan itu diperlukan sebagai bukti adanya anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam urusan perpanjangan izin operasi Freeport di Indonesia.